Peraturan Pembelajaran Tatap Muka Pada Januari 2021 Nanti

49890be21d15ff24d7ef59c11ecd7ff4_1.jpg

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

www.juarajabar.com BANDUNG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim baru saja menerbitkan kebijakan baru terkait sekolah tatap muka.

Sudah 8 bulan lamanya para pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR).

Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga kini.

Segera memasuki semester baru di tahun ajaran 2020/2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun mengeluarkan kebijakan baru terkait pembelajaran atau sekolah tatap muka.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam konferensi pers secara dari melalui YouTube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020) sore ini.

Dalam konferensi pers Pengumuman Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 ini, Nadiem mengumumkan peraturan barunya.

Setelah melakukan evaluasi, Nadiem pun menyebut bahwa sekolah tatap muka sudah bisa diselenggarakan pada Januari 2021.

Nadiem Makarim mengatakan ada dua pihak lain yang ikut menentukan penerapan pembelajaran tatap muka, selain pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga harus mendengarkan masukan dari kepala sekolah dan komite sekolah atau perwakilan orang tua.

“Kalau tiga pihak ini tidak mengijinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau tiga pihak itu setuju, berarti sekolah itu mulai boleh melaksanakan tatap muka ya,” ucap Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11/2020).

Para orang tua juga boleh tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka, meski sekolah dibuka.

Nadiem menekankan pentingnya izin dari orang tua kepada anaknya untuk memutuskan mengikuti pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

“Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan lagi sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk belajar tatap muka ya,” kata Nadiem.

Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka pada sekolah di wilayahnya.

“Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan, untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawahnya kewenangannya,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam konferensi pers daring, Jumat (20/11/2020).

Share this post

scroll to top