Pemkab Bandung Barat Diingatkan Agar Tertibkan Admistrasi Aset Tanah yang Tersebar

PANORA.jpg

Pasar Panorama Lembang salah satu aset milik Pemkab Bandung Barat yang digugat pihak lain.

www.juarajabar.com  BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat diingatkan agar menertibkan admistrasi aset tanah yang tersebar di 16 kecamatan. Langkah pengamanan aset dengan melakukan penyertifikatan.

“DPRD sudah mengingatkan kepada Pemkab Bandung Barat agar aset  dalam bentuk tanah lebih ditertibkan administrasinya. Sehingga ketika terjadi gugatan dari pihak-pihak tertentu,  pemerintah sudah memiliki bukti kepemilikan yang kuat secara hukum,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Rismanto di Padalarang,  Rabu 9 September 202020

Diungkapkannya,  DPRD Kabupaten Bandung Barat periode sebelumnya sudah membentuk panitia kerja (Panja) khusus aset. Tujuannya mendorong pemerintah untuk lebih menertibkan aset.

Terkait dengan kasus gugatan hukum atas aset tanah Pasar Panorama Lembang, politisi Partai Keadilan Sejahtera mengaku belum mengetahui proses akhir di Mahkamah Agung. 

Saat ini santer tersiar kabar putusan  peninjauan kembali (PK) dimenangkan pihak penggugat, yaitu Rudi Alamsyah ahli waris Adiwarta.

“Saya belum tahu itu (PK). Terlepas nanti bagaimana ending dari proses hukum kasus gugatan tanah Pasar Panorama Lembang,  harus menjadi pelajaran berharga buat Pemkab Bandung Barat agar kasus serupa tidak terulang kembali,” tandasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus hukum status tanah yang bergulir sejak 2016 tersebut, muncul setelah Rudi Alamsyah ahli waris Adiwarta melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBLB) dengan nomor perkara 

155/PDT/G/2016. Namun pihak penggugat kalah di PNBLB kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. 

Di Pengadilan Tinggi dimenangkan pihak penggugat. Karena itulah Pemkab Bandung Barat selaku pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kembali dimenangkan oleh pemerintah daerah.  Kemudian piihak penggugat mengajukan PK. 

Pacuan kuda

Selain tanah Pasar Panorama,  aset tanah bekas lapangan pacuan kuda seluas  6,530 hektare di Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang juga diklaim milik ahli waris Oerki alias Oerkinah.

Namun Pemkab Bandung Barat menyatakan   tanah eks lapangan pacuan kuda di Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang adalah milik pemerintah daerah. Dasar kepemilikannya adalah Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat pasal 14, bahwa aset eksisting diserahkan ke Kabupaten Bandung Barat , dan  diperkuat surat keputusan Bupati Bandung serta persetujuan dari DPRD Kabupaten Bandung. 

Sementara itu,  berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat,  aset tanah milik Pemkab Bandung Barat totalnya mencapai 1.520 bidang. Hampir 50 persennya merupakan pelimpahan dari Kabupaten Bandung,  sedangkan sisanya hasil pengadaan.

Dimana pengadaan lahan terbanyak di Kecamatan Ngamprah karena wilayahnya dijadikan pusat pemerintahan. Ada 520 bidang tanah di sana.

Tahun ini, rencananya Pemkab Bandung Barat akan  melakukan  sertifikasi 400 bidang tanah. Dimana  sebagian besar berada di Kecamatan Ngamprah dan Padalarang. Kebanyakan tanah-tanah milik sekolah.

Share this post

scroll to top